SOAL NILAI PANCASILA DALAM PEMERINTAHAN NEGARA

1.      Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh…

a.    Ir. Soekarno

b.    Mr. Muh. Yamin

c.    Mr. Soepomo

d.    Drs. Moh. Hatta

e.    Mr. A. A Maramis

2.      Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…

a.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif

b.    Kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif

c.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif

d.    Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial

e.    Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative

3.      Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

a.    Majelis Permusyawaratan Rakyat

b.    Badan Pemeriksa Keuangan

c.    Dewan Perwakilan Rakyat

d.    Dewan Perwakilan Daerah

e.    Mahkamah Konstitusi

4.      Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu….

a.    Badan Pemeriksa Keuangan

b.    Dewan Perwakilan Daerah

c.    Mahkamah Agung

d.    Bank Indonesia

e.    Presiden

5.         Lembaga negara yang bertugas menguji Undang-Undang atas UUD 1945 (juducial review) adalah…

a.    Majelis Permusyawaratan Rakyat

b.    Dewan Perwakilan Rakyat

c.    Mahkamah Konstitusi

d.    Mahkamah Agung

e.    Komisi Yudisial

6.        Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…

a.    Horizontal

b.    Vertikal

c.    Positif

d.    Negatif’

e.    Campuran

7.        Kekuasaan uutuk menjalankan undang-undang dalam menjalankan undang-undang dan penyeleggara pemerintahan….

a.    Kekuasaan legislative

b.    Kekuasaan eksekutif

c.    Kekuasaan yudikatif

d.    Kekuasaan Eksaminatif

e.    Kekuasaan moneter

8.    Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayara, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….

a.    Kekuasaan moneter

b.    Kekuasaan eksaminatif

c.    Kekuasaan Yudikatif

d.    Kekuasaan konstitutif

e.    Kekuasaan Legislati

9.      Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang-undang disebut….

a.    Yudikatif

b.    Legislatif

c.    Eksekutif

d.    Federatif

e.    Eksaminatif

10.  Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu….

a.    Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah

b.    Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif

c.    Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi

d.    BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.

e.    Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga legislative.

11.  Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislative. Maksud dari kekuasaan legislative yaitu kekuasaan…

a.    Membentuk undang-undang

b.    Menegakkan undang-undang

c.    Mengubah undang-undang dasar

d.    Menjalankan undang-undang dasar

e.    Menciptakan undang-undang dasar.

12.  Pembagian kekuasaan eksekutif secara vertical terdapat pada pilihan….

a.	-          Presiden (negara) -          Gubernur (kabupaten) -          Bupati/ wali kota (provinsi/kota)
b.	-          Presiden (kota) -          Wali kota (kabupaten) -          Gubernur/ bupati (negara/ provinsi)
c.	-          Wali kota (kota) -          Gubernur/ bupati (provinsi/ kabupaten) -          Bupati/ wali kota (kabupaten/kota
d.	-          Presiden (negara) -          Gubernur (provinsi) -          Bupati/ wali kota (kabupaten/ kota)
e.	-          Wali kota/bupati (kota kabupaten) -          Gubernur (provinsi) -          Presiden (negara)

13.  Dasar hukum adanya kementerian diatur secara eksplisit tercantum dalam pasal…

a.         Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

b.         Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

c.         Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945

d.         Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945

e.         Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945

14.  Bacalah kasus berikut!

	Kasus ancaman hukuman pidana bagi TKI di negara-negara kawasan Timur Tengah berlanjut. Sebagian besar TKI didakwa atas kasus pencurian, penganiyayaan, dan pembunuhan. Pemerintah membantu penyelesaian kasus hokum para TKI. Pemberian fasilitas bantuan hokum merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi para TKI.

Kementerian yang mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian kelas di atas yaitu….

a.    Kementerian Ketenagakerjaan

b.    Kementerian Perindustrian

c.    Kementerian Perdagangan

d.    Kementerian Pertahanan

e.    Kementerian Sosial

15.  Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia ialah…

a.    Memberi amnesti dan abolisi

b.    Mengangkat dan memberhentikan Menteri

c.    Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.

d.    Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain

e.    Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, AL, dan AU

16.  Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34. Tiap-tiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena…

a.    Kedudukan menteri sejajar dengan DPR

b.    Kedudukan Menteri sejajar dengan Presiden

c.    Kedudukan Menteri tidak bergantung Presiden

d.    Kedudukan Menteri tidak bergantung DPR

e.    Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR

17.  Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian yaitu…

a.    LIPI

b.    LSN

c.    LAN

d.    ANRI

e.    BPPT

18.  Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…a.       Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama

b.      Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan

c.       Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik

d.      Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri

e.       Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah.

19.  Perhatikan kegiatan berikut!

1)        Keyakinan tentang adanya sifat humanis

2)        Pengakuan adanya martabat manusia

3)        Kesadaran untuk menciptakan persatuan bangsa

4)        Semangat rela berkorban untuk nusa dan bangsa

5)        Kesetiaan terhadap nilai-nilai demokrasi

6)        Mewujudkan karakter manusia yang beradab

7)        Adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

 Pernyataan yang menunjukkan inti nilai kemanusiaan Pancasila ditunjukkan oleh nomor…

a.         1), 2). 3) dan 4)

b.         1), 2), 6), dan 7)

c.         2), 5). 6), dan 7)

d.         3), 4), 5), dan 6)

e.         4), 5), 6), dan 7)

20.  Perhatikan kegiatan berikut!

1)        Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu

2)        Anggota OSIS melaksanakan musyawarah

3)        DPR membuat undang-undang secara mandiri

4)        Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR

5)        MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden

6)        Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa

Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor…

a.         1), 2), dan 3)

b.         1), 2), dan 4)

c.         2), 3), dan 6)

d.         3), 4). dan 5)

e.         3), 5), dan 6)

Essay

1.  Mengapa setiap negara menerapkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara?
2.  Jelaskan 6 pembagian kekuasaan di negara Indonesia secara horizontal disertai dengan fungsi kekuasaan.
3.  Sebutkan 10 kementerian dan nonkementerian yang kalian ketahui, sertakan fungsi!
4.  Tuliskan dua contoh perwujudan nilai nilai pada sila Pancasila dari sila 1 sampai 5 dalam praktik penyelenggaraan negara!
5.  Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia sudah diterapkan oleh para pejabat pemerintah di Indonesia?
6. Bagaimanakah akibatnya apabila penyelenggaraan pemerintahan negara tidak mengedepankan nilai persatuan bangsa?

Soal PKN Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara lengkap Jawaban

LEMBAR KUNCI JAWABAN

Ulangan Harian BAB 1

Kelas              : X

Materi             : Nilai- nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara

Kunci Jawaban Pilihan Ganda (PG)

No	Jawaban	No	Jawaban
1	A	11	C
2	E	12	D
3	A	13	B
4	C	14	A
5	C	15	B
6	A	16	D
7	B	17	A
8	A	18	B
9	A	19	B
10	E	20	B

Kunci Jawaban Essay

1.    Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan di suatu negara agar negara tersebut kekuasaannya di suatu negara tersebut tidak tumpng tindih antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya sehingga tujuan negara dapat tercapai (jelas pembagian kekuasaannya), dan mencegah kekuasaan otoriter sehingga melahirkan pemimpin yang dictator yang berpusat pada satu lembaga saja, kemudian adanya pembagian kekuasaan agar tercipta check and balance antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

2.    6 pembagian kekuasaan di negara Indonesia secara horizontal yaitu sebagai berikut:

No	Kekuasaan	Fungsi
a	Kekuasaan Konstitutif	Mengubah dan menetapkan UUD
b	Kekuasaan Legislatif	Membuat UUD
c	Kekuasaan Eksekutif	Menjalankan dan melaksanakan UUD
d	Kekuasaan Yudikatif	Mengawasi jalannya UUD
e	Kekuasaan Eksaminatif	Menyelenggarakan pemeriksaan atau pengelolaan tanggung jawab keuangan negara
f	Kekuasaan Moneter	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

3.    10 Kementerian dan Nonkementerian beserta fungsinya

Kementerian

a.       Kementerian Dalam Negeri

b.      Kementerian Pertahanan

c.       Kementerian Agama

d.      Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

e.       Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

f.        Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

g.      Kementerian Kesehatan

h.      Kementerian Sosial

i.        Kementerian Perdagangan

j.        Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Fungsi menyesuaikan sesuai dengan pemahaman peserta didik)

Non Kementerian

a.      ANRI  

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b.      BIN

Melaksanakan tugas pemerintah bidang intelijen

c.       BKN

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang manajemen kepagawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d.      BMKG

Melaksanakan tugas bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai ketentuan perundang-undangan.

e.       BNPB

Bertugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi secara adil dan setara untuk menjalankan fungsinya.

f.        BNPT

Bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengoordinasikan instansi pemerintahan terkait, melaksanakan kebijakan bidang penanggulangan terorisme serta melakukan kebijakan bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintahan terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

g.      Basarnas

Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencairan dan pertolongan

h.      Batan

Melaksanakan tugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i.        LAN

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j.        LIPI

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k.      Bulog

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang manajemen logistic sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l.        BPS

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan

m.    BPN

Melaksanakan fungsi kebijakan nasional bidang pertahanan

n.      BPOM

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o.      Bapeten

Melaksanakan tugas pemerintahan bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p.      BPKP

Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

q.      Bapedal

Mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup oleh industri

r.       BPPT

Melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

          Dll.

4.    2 contoh perwujudan nilai-nilai sila Pancasila dari sila 1 s/d sila 5

a)      Sila 1

-          Pemerintah memfasilitasi tempat ibadah untuk masing-masing pemeluk agama

-          Menjadi mediator dalam ketika terjadinya konflik Agama

-          Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya

-          Melarang warga negaranya atheism.

-          Mengajak warga negarannya untuk toleransi antarumat beragama

-          Tidak melakukan pemaksaan terhadap warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memluk agama sesuai hukum yang berlaku.

b)      Sila 2

-          Memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan beradab

-          Menjamin setiap warga negara untuk hidup merdeka,

-          Melarang adanya trafficking

-          Menjamin HAM bagi setiap warga negaranya dan bukan warga negara yang tinggal di negara Indonesia

c)      Sila 3

-          Nasionalisme

-          Cinta tanah Air

-          Menggalang persatuan dan kesatuan

-          Menghilangkan penonjolan kekuatan, kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit

-          Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan

d)      Sila 4

-          Melakukan pemilu dengan jujur

-          Menyelesaikan masalah atau konflik dengan musyawarah, negoisasi

-           

e)      Sila 5

-          Melakukan pembangunan secara merata, yang tidak hanya berpusat pada daerah Jawa.

-          Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di segala wilayah

-          Mempergunakan kekayaan alam untuk kebahagiaan bersama dengan sebaik-baiknya

-          Melindungi yang lemah agar kelompok yag lemah menjadi kelompok yang baik sesuai dengan bidangnya.

5.    Akibat  dalam penyelenggaraan pemerintah negara tidak mengedepannkan nilai persatuan bangsa adalah….

Jawaban:

            Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara apabila tidak mengedepankan nilai persatuan akan berdampak pada rasa persatuan  warga negara Indonesia. Akhirnya masyrakat lebih bersikap individu dan tidak adanya kepedulian terhadap kelangsungan pemerintahan yang baik di negara Indonesia. Apabila hal tersebut dibiarkan maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan semaunya, negara pun mendaptkan dampak yang sangat besar karena tidak adanya persatuan kerja sama antara masayarakat dan pemerintah. Kelangsungan negara lambat laun akan mengalami kemunduran terkait dengan persatuan, dan lama kelaamaan akan hancur oleh berbagai pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri.